Miner’s Life – Jakarta, Pada hari ini, Jumat (6/2), Gubernur Papua Lukas Enembe bersama perwakilan DPRD Papua, dan empat bupati dari kabupaten yang berada di wilayah sekitar pertambangan PT Freeport Indonesia, menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membicarakan mengenai kelanjutan renegoisasi dengan Freeport.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Batubara R Sukhyar, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dengan ditandatanginya MoU pada 25 Januari 2015 lalu mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport, pemerintah masih mempunyai waktu yang cukup hingga 6 bulan kedepan untuk memasukan semua aspirasi supaya negosiasi dengan PT Freeport bisa memperoleh keuntungan yang maksimal bagi percepatan pembangunan di Papua.
“Pemerintah telah mengambil keputusan (setelah MoU), itu tidak tepat. Pemerintah memperpanjang MoU untuk mendapatkan waktu yang baik untuk bisa memasukan aspirasi agar manfaatnya maksimal,” ujar Sudirman, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).
Sudirman menambahkan, baik Pemda Papua ataupun Pemerintah pusat telah sepakat untuk mengintegrasikan negosiasi Freeport, dengan rencana pembangunan di Papua.dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa pembangunan akses ke daerah wilayah lokasi pertambangan Freeport, harus dikaitkan dengan proses negosiasi.
“Pekan depan, atas ajakan Menteri Pekerjaan Umum akan ke Timika untuk menenggok dan mengintegrasikan rencana ini. Kita tentu akan menggunakan benefit yang diperoleh dari perpanjanga Freeport ini untuk planning itu,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan smelter bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah pembangunan smelter. Dengan menyambangi lokasi secara langsung, pemerintah akan dapat memutuskan dan menyusun rencana yang tepat mengenai pembangunan smelter Papua. Wajib dan tidaknya Freeport untuk membangun smelter di Papua, juga diputuskan di lokasi tersebut.
