Pemerintah harus Selesaikan Roadmap Kebijakan Gas Nasional
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies(Iress), Marwan Batubara mengungkapkan program ini harus terus didorong dan dikembangkan secara masif. "Bahkan, kalau perlu melalui konsensus nasional," tutur Marwan.
Pasalnya, dia menilai bila program ini tidak segera digenjot maka Indonesia akan defisit dan kemungkinan paling buruk akan krisis ekonomi.
Menurutnya, saat ini kebutuhan energi tinggi dan tumbuh mencapai 8% per tahun dan subsidi BBM yang terlampau besar. Belum lagi, nilai tukar rupiah yang semakin lemah.
Sementara, pemerintah kini tengah menyelesaikan roadmap tersebut yang akan berlaku hingga 2030. Mantan Ketua Dewan Gubernur Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Maizar Rahman menilai bila pemerintah memiliki niat untuk konversi seharusnya pada 2020 Indonesia akan memiliki 1.000 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Di sisi lain, Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan bila salah satu penghambat program ini justru soal pengadaan konverter kit dan industri otomotif. Pasalnya, dia menilai biaya pemasangan konverter kit mahal. Bahkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo pernah mengungkapkan bila pemasangan per unit konverter kit mencapai Rp 15 juta. Komaidi menilai bila kendaraan di Indonesia memang hanya didesain untuk mengkonsumsi BBM. Padahal, di Brasil, konverter itu telah terpasang sejak kendaraan tersebut dibeli dari produsen.