Miner’s Life – Jakarta Subsidi BBM untuk sektor transportasi pada 2013 telah mencapai Rp 199,9 triliun untuk 43,5 juta KL BBM yang terdiri atas Premium (26,05 juta KL), Solar (17,22 juta KL) dan Bahan Bakar Nabati (0,23 juta KL). Dibandingkan tahun 2012 beban yang harus ditanggung Pemerintah sedikit berkurang dibandingkan 2011 yang hanya Rp 164,7 T. Namun hingga saat ini Pemerintah masih menanggung beban untuk pengadaan BBM subsidi di tahun berikutnya seiring dengan peningkatan konsumsi BBM pada sektor transportasi yang diperkirakan konsumsi bensin akan mencapai 33 juta KL dan solar mencapai 19 juta KL.
Pada jumpa pers yang diadakan KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) di Jakarta Kamis (26/02/2014). Perlu langkah tepat Pemerintah dalam pengendalian konsumsi BBM melalui diversifikasi kebijakan standar emisi, konversi penggunaan BBG dan bahan bakar nabati. Kebijakan Pengembangan Angkutan Umum bisa menjadi langkah yang tepat untuk penghematan konsumsi BBM subsidi.
Selain itu KPBB menilai kebijakan efisiensi konsumsi BBM dianggap mampu mengurangi emisi dan polusi di beberapa kota di Indonesia yang kini kondisinya semakin mengkhawatirkan.
Selain itu perlunya penerapan standar emisi EURO 3 juga diharapkan mampu menjadi kebijakan yang tepat untuk pengembangan teknologi kendaraan yang hemat BBM dan juga mampu mengurangi jumlah emisi di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban mengingat status fuel economy rata-rata di Indonesia baru mencapai 12,4l/100km untuk mobil bensin dan 12,3l/100km untuk mobil bermesin diesel.
Hingga saat ini Indonesia masih menganut standar emisi EURO 2 yang yang membatasi emisi kendaraan sampai 7 g/kWh dari NOX dan 0,15 g/kWh dari PM (Particle Matter). Sedangkan Negara lain sudah mengadopsi standar emisi Euro 6.
sumber foto: www.ps8auto.com
