Miner's Life – Meningkatkan kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA), Lukman Mahfoedz menyarankan Indonesia perlu melihat dan belajar dari pengalaman negara lain.
Pemerintah juga harus ada pembenahan regulasi, birokrasi dan perizinan. Pemerintah harus memangkas perizinan migas menjadi lebih ringkas serta melakukan penyelarasan peraturan antar lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari sisi fiskal, kontrak kerja sama migas dapat dibuat lebih menarik bagi investor dengan memberikan insentif.
Kerena dengan banyaknya peraturan yang harus dihadapi oleh industri migas dapat menghambat investasi. Rumitnya birokrasi dan banyaknya perizinan migas yakni 69 jenis izin di sektor hulu migas yang meliputi 284 proses yang melibatkan 17 instansi pemerintah sehingga waktu yang dibutuhkan sekitar 20 tahun untuk mendapatkan persetujuan.
Lukman juga menjelaskan, di Malaysia, kombinasi antara insentif pajak dan kontrak bagi hasil serta partisipasi pemerintah dalam menanggung risiko eksplorasi awal telah menyebabkan penemuan cadangan baru yang signifikan, yang terbesar di Asia Tenggara.
IPA berharap, pemerintahan baru melakukan terobosan agar segera memberikan persetujuan terhadap mega proyek migas yang sedang dalam perencanaan agar dapat dieksekusi dan memberikan kontribusi produksi migas bagi negara.
