SIAR.Com, Jakarta – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSPBUMN), Arif Poyuono mengatakan, Presiden Joko Widodo harus cermat dan bersikap tegas dalam membuat keputusan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Utamanya dalam hal memilih Direktur Utama PT Pertamina (persero), Arif mengkhawatirkan masih adanya peran para “mafia”, yang disinyalir turut mengintervensi setiap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor energi notabene sangat strategis bagi bangsa.
“Dalam persoalan posisi Dirut untuk Pertamina, Presiden Jokowi juga harus tegas dan tidak mudah di intervensi oleh para mafia migas. Apabila salah, ini akan punya implikasi negatif dan dapat menganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi nasional,” ujarnya secara tertulis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/2).
Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi juga menuturkan, pemilihan pucuk pimpinan di BUMN besar sektor energi itu, nantinya agar terlepas dari bayang-bayang “mafia migas”.
“Peranan Dirut sangat penting karena aset yang dikelola sangat besar sekali. Maka tidak boleh serampangan dalam memilih nakhoda Pertamina. Harus ada kriteria, yaitu profesionalitas, integritas dan independensi dari pengaruh kepentingan pihak manapun khususnya mafia migas,” tutur Fahmi belum lama ini.
Kabar yang beredar, kandidat dari internal Pertamina terdapat dua nama yakni, Syamsu Alam yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina. Serta Rachmad Hardadi saat ini menduduki kursi Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina.
Sementara dari luar Pertamina, ada nama Sofyan Basir yang saat ini menjabat sebagai Dirut PLN. Lalu, Elia Massa Manik saat ini sebagai Dirut Holding Perkebunan. kemudian ada Budi Gunadi Sadikin berposisi sebagai Staf Ahli Menteri BUMN, dan pernah menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri. (fahd)
Foto : metroonline
